Budaya Politik Partisipan, Masih Perlukah di Era Generasi Millenial?

Oleh: M. Aris Munandar (Sekretaris Jenderal KAMMI Komisariat Sosial Humaniora Universitas Hasanuddin Periode 2018/2019)

Sulselku.com – Politik merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Politik bukan hanya berbicara soal jabatan, melainkan juga berbicara tentang kedaulatan rakyat suatu negara. Kedaulatan rakyat tersebut telah dilegitimasi melalui pengakuan secara fundamental di dalam hukum tertinggi pada suatu negara yang disebutkan dengan konstitusi.

Sebagaimana negara Indonesia melalui konstitusinya yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut amanat Undang-Undang Dasar”. Sehingga, kedaulatan tersebut menjadi prioritas dalam pemenuhannya melalui mekanisme politik.

Konsepsi politik bermuara pada pemenuhan hak bagi setiap warga negara di dalam
negara manapun, tak terkecuali negara Indonesia. Hak pilih atau politik rakyat
Indonesia telah diatur secara fundamental di dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1),
Pasal 6A (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) UUD NRI 1945. Keberadaan pasal-pasal yang terkait dengan hak pilih sebagaimana diatur dalam konstitusi negara
Indonesia, memberikan makna bahwa hak politik sangatlah bersifat mendasar dan
melekat dalam diri setiap manusia.

Seorang aktivis yang bernama Tan Malaka dalam bukunya “Gerakan Politik Ekonomi (Gerpolek)” pernah mengatakan, bahwa
“Kemerdekaan rakyat Indoneia baru tercapai bila kemerdekaan politik 100% berada di
tangan rakyat Indonesia”. Ungkapan tersebut menunjukkan betapa besarnya pengaruh politik bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan
kemerdekaan sepenuhnya.

Konsepsi Hak Warga Negara

Secara universal, konsepsi hak terdapat beragam versi yang dikemukakan oleh para
pakar. Salah satu adalah Konsepsi hak berdasarkan pandangan dari
seorang ahli bernama D.F. Scheltens penganut aliran filsafat positivism. Sebagaimana dikutip dalam buku “Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teoritis dan Pedoman Pembentukannya” yang ditulis oleh Dayanto, SH.,MH, bahwa menurut D.F. Scheltens membedakan hak menjadi 2 (dua) yaitu: pertama, Hak asasi yang berasal dari
terjemahan Mensenrechten, yaitu hak yang diperoleh seseorang karena ia merupakan
manusia dan bersifat universal serta bersumber dari Tuhan. Hak tersebut biasa disebut hak negatif karena negara tidak dapat ikut campur secara aktif dalam urusan pemenuhan hak tersebut, misalnya hak hidup, merdeka secara batiniah dan lahiriah, dan bernafas. Kemudian yang kedua, Hak dasar yang berasal dari terjemahan Groundrechten, merupakan hak yang diperoleh seseorang karena menjadi warga negara dari suatu negara. Hak tersebut biasa juga disebut hak positif, karena negara sebagai pemberi hak atau dengan kata lain sumber hak tersebut dari negara, sehingga berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan kemanan dapat dikoordinir oleh negara.

Hak warga negara sebagaimana dalam konsepsi dalam uraian di atas, memberikan
penjelasan bahwa warga negara memiliki hak dasar yang bersumber dari negara dan
diatur secara fundamental dalam konstitusi yakni hak politik. Baik pribadi maupun
negara memiliki suatu kewajiban untuk melindungi hak tersebut secara persuasif.

Penggunaan hak akan menimbulkan sebuah aktivitas kenegaraan yang memungkinkan
terciptanya iklim demokrasi yang partisipan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka
negara Indonesia telah membuat regulasi di bawah konstitusi yang berkaitan dengan
perlindungan hak bagi warga negara Indonesia khususnya hak politik melalui beberapa Undang-Undang, antara lain Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”. Lebih lanjut dalam Pasal 43 ayat (1) UU HAM memberikan uraian bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Selain UU HAM, regulasi lain adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Ringhts (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Hal ini memberikan suatu pemahaman secara fundamental bahwa negara Indonesia telah
melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan perlindungan yuridis terhadap hak-hak warga negaranya, sehingga kesadaran dari rakyat adalah tulang punggung keberhasilan dari berbagai regulasi tersebut.

Pentingnya Budaya Politik Partisipan

Politik tidak akan lengkap apabila tanpa dibarengi dengan keberadaan kebudayaan
yang berafiliasi dalam bentuk kebiasaan masyarakat. Budaya pada prinsipnya memiliki cakupan yang sangat luas, di mana mencakup aspek pola pikirian, sikap, tindakan atau perilaku. Sedangkan politik sebagaimana diketahui sangat berkorelasi dengan pengambilan kebijakan melalui jalur perwakilan.

Terkait pengertian budaya politik, penulis akan menguraikannya dengan mengutip pandangan dari seorang guru besar Universitas Padjadjaran (UNPAD) yang bernama Prof. Dr. H. Rusadi, SH. Dalam bukunya “Sistem Politik Indonesia (Suatu Modul Pengantar)”, memberikan defenisi yaitu: “Budaya politik merupakan persepsi manusia, pola sikapnya terhadap berbagai masalah politik dan peristiwa politik terbawa pula ke dalam pembentukan strukturdan proses kegiatan politik masyarakat maupun pemerintahan, karena sistem politik itu sendiri adalah interrelasi antara manusia yang menyangkut soal
kekuasaan, aturan, dan wewenang.”

Dari uraian itu, dapat dilihat bahwa budaya politik pada dasarnya memiliki tendensi
pemahaman sebagai suatu rangkaian sikap, perilaku, pola pikir politis baik bagi individu
ataupun organisasi atau kelompok dalam kehidupan politik yang bersesuai dengan
sebuah sistem politik. Atau dengan kata lain, budaya politik merupakan suatu kearifan yang berkenaan dengan suatu upaya untuk mencapai tujuan melalui mekanisme perwakilan dengan berlandaskan pola pikir, kebijakan, dan pemerintahan baik bagi perorangan maupun kelompok.

Bertalian dengan budaya politik, ada beberapa ahli yang telah menjabarkan terkait beberapa tipe budaya politik yang dikenal secara universal dalam kalangan akademisi. Prof. Rusadi dalam bukunya memberikan uraian mengenai pengelompokan tipe budaya politik ke dalam 3 (tiga) tipe, yakni budaya politik parokial (parochial political culture),
budaya politik kaula (subject political culture), dan budaya politik partisipan (participant political culture). Penulis lebih bertendensi pada tipe budaya politik partisipan, karena masih sangat relevan dengan kehidupan masyarakat di era millennial saat ini.

Budaya politik partisipan ditandai oleh adanya perilaku seseorang menganggap dirinya ataupun orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik. Seseorang secara batiniah sadar dengan sendirinya mengenai setiap hak dan kewajibannya serta perananannya dalam mewujudkan iklim demokrasi yang kondusif dan responsif melalui partisipasinya secara aktif dalam penyelenggaraan kegiatan politik, salah satunya adalah ikut serta dalam menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) secara partisipan.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait tingkat partisipasi masyarakat
dalam Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati pada tahun 2018 yaitu pemilih
secara keseluruhan dalam pemilihan gubernur ialah 72,66 persen, dengan angka
partisipasi laki-laki 69,90 persen dan perempuan 75,93 persen. Partisipasi masyarakat pada pemilihan bupati sebesar 75,56 persen, dengan angka partisipasi laki-laki 73,46 persen, dan perempuan 77,68 persen. Adapun angka partisipasi masyarakat pada pemilihan wali kota 73,82 persen, dengan angka partisipasi laki-laki 70,76 persen, dan perempuan 76,90 persen. Di mana target partisipasi pemilih yang ditetapkan KPU sebesar 77,5 persen. (KPU RI).

Sementara itu, jumlah pemilih tetap generasi millenial (umur 15-34) untuk Pemilu 2019 berdasarkan data dari Forum Indonesia Muda Cerdas, setidaknya terdapat 152
juta pemilih atau sama dengan 34,45 persen populasinya di Indonesia. (Sumber: Tribunnews.com). Data tersebut menunjukkan bahwa tingginya intensitas dari pemilih tetap yang tergolong dalam generasi millenial, sehingga partisipasi generasi millenial dalam menyelenggarakan Pemilu di 2019 dan seterusnya merupakan hal yang mutlak diaktualisasikan dalam benak para generasi pembaharu tersebut.

Hal ini karena, apabila partisipasi tersebut dapat dimaksimalkan, maka akan menimbulkan tendensi politik yang benuansa tipe politik partisipan, di mana pada dasarnya tipe politik tersebut merupakan tipe yang sangat ideal karena kesadaran politik warga negara bukan hanya karena dipengaruhi oleh kepentingan dari pihak lain seperti money politic, melainkan kesadaran tersebut memang murni muncul dari dalam diri rakyat Indonesia.

Selain itu, dengan berlandaskan politik partisipan merupakan anak tangga
pertama untuk menuju kemajuan negara Indonesia dalam aspek partisipasi politik
guna mewujudkan tujuan bernegara dan hak politik yang telah termaktub dalam
konstitusi negara Indonesia, serta beberapa regulasi yang telah diterbitkan sebagai
derivasi dari hukum tertinggi negara Indonesia.

Komentar Anda ?

Leave a Reply