Ini Langkah BUMN Agar Perusahaan Plat Merah Tak Terlilit Utang

Sulselku – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senantiasa mengawasi neraca keuangan BUMN, termasuk ketika mencari pendanaan melalui perbankan dan pasar modal, baik dari pasar domestik maupun global.

Pengawasan tersebut dilakukan secara teliti demi menjaga kinerja keuangan yang sehat.

Hal tersebut dikatakan oleh Deputi Bidang Restrukturisasi dan Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro, yang menjelaskan bahwa pihaknya dalam hal ini Menteri Rini Soemarno beserta jajaran selalu mengawasi neraca keuangan BUMN tersebut.

“Bentuk nyata monitoring di antaranya adalah dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaa (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) setiap perusahaan,” jelasnya dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Selasa (4/12).

Sementara itu, dari sisi Eksternal, dikatakan Aloy masing-masing BUMN dibantu oleh lembaga rating domestik dan internasional yang dapat menilai kemampuan dalam melakukan leveraging dan dalam mendapatkan pinjaman luar negeri.

“Kemudian, setiap kali melakukan Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN), BUMN selalu berkoordinasi dan meminta persetujuan tiga Badan Pemerintah diantaranya Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Kementerian Kordinator Perekonomian,” tuturnya.

Lebih lanjut Aloy mengungkapkan pihaknya terus mendorong BUMN untuk selalu berinovasi dalam mencari pendanaan, dengan tidak terpaku pada pendanaan konvensional yang bersifat hutang, seperti hutang perbankan.

“Namun juga yang sifatnya quasi ekuitas, sehingga selain mendapatkan dana segar sekaligus dapat memperkuat struktur permodalan dan neraca BUMN,” imbuhnya.

Di samping itu, beberapa BUMN juga telah melantai di bursa efek menjadi perusahaan terbuka dan diantaranya melakukan penerbitan surat hutang melalui pasar modal dalam bentuk instrumen Medium Term Notes (MTN), obligasi domestik, maupun global bonds.

Sehingga BUMN-BUMN tersebut turut dituntut untuk menjaga kondisi keuangan, tidak hanya oleh Kementerian BUMN sebagai ultimate shareholder, namun juga oleh pemegang saham publik dan pemegang obligasi BUMN.

“Berbagai alternatif pendanaan telah dilakukan BUMN seperti diantaranya Komodo Bonds, Sekuritisasi Aset, Project Bonds, Perpetual Bonds, hingga Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT). Ke depannya masih akan dikembangkan berbagai inovasi-inovasi pendanaan lainnya seperti KIK DINFRA dan masih banyak lainnya,” pungkasnya.

Komentar Anda ?

Leave a Reply