Integritas KPU Dipertanyakan

Sulselku – Jelang pencoblosan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel, integritas KPU semakin dipertanyakan. Terbaru, muncul kabar jika ada komisioner KPU Sulsel dan daerah yang bertandang ke rumah salah satu calon gubernur. Pertemuan tersebut digelar di luar Sulsel.

Komisioner Divisi Hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Asry, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Namun, ia menegaskan, apabila kabar tersebut benar adanya, maka hal itu masuk dalam pelanggaran kode etik, baik pihak KPU maupun kandidat yang bersangkutan.

“Saya baru tau itu. Kalau memang begitu, kalau ada pihak yang mengetahui dan merasa itu bagian dari pelanggaran, itu bisa saja diadukan ke DKPP. Karena itukan pelanggaran kode etik,” kata Asry, Senin (16/4) kemarin.

Sehingga, KPU sebagai penyelenggara pilkada yang sehat, dapat ditindaki secara tegas oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Apalagi memang, kejadian seperti itu sulit dideteksi oleh Bawaslu, dan yang memegang kunci penindakan adalah DKPP.

“Kalau terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara di tingkat provinsi, itu bisa langsung ke DKPP. Karena inikan bukan hasil pengawasan, saya juga baru tau. Tapi kalau ini dilaporkan ke Bawaslu, kami pasti teruskan ke DKPP,” paparnya.

Kecuali memang, apabila pertemuan yang dilakukan oleh pihak KPU dengan kandidat seputar dengan persoalan pilgub, masih dapat ditolerir. Tetapi sekali lagi ia menegaskan, hal tersebut perlu diklarifikasi lebih lanjut terkait kebenarannya.

“Itu pelanggaran kode etik kalau dia bertandang tanpa alasan. Kecuali dia dalam rangka menjalankan tugas. Seperti contohnya mendatangi rumah calon untuk mencocokan surat suara. Tapi kalau bukan dalam rangka tugas, memang patut dipertanyakan,” terang Asry.

Sementara, Pakar Politik Universitas Bosowa (Unibos) Makassar, Arief Wicaksono, menuturkan, tidak ada alasan bagi penyelenggara untuk melakukan pertemuan pribadi dengan kandidat di pilgub. Hal itu jelas menyalahi aturan pilgub yang bersih, tanpa ada keterlibatan oknum-oknum yang dapat merugikan kandidat lain.

“Waduh tidak etis itu penyelenggara dengan apapun alasannya bertandang ke rumah kandidat. Bertemu saja dilarang, apalagi sengaja bertamu, karena pasti ada conflict of interest disitu,” tegasnya.

Apabila kabar itu benar adanya, kata Arief, kepercayaan publik terhadap KPU sudah pasti akan menurun. KPU sebagai penyelenggara dituntut untuk menjaga netralitasnya, serta integritasnya dalam mengawal sistem demokrasi yang sehat.

“Semoga kabar itu tidak benar, karena siapa lagi yang dipercaya masyarakat jika penyelenggara sudah tidak punya integritas. Semoga kabar itu tidak benar,” harapnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Sulsel, Iqbal Latif, mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut.

Menurutnya, pertemuan yang diwajibkan oleh komisioner dan paslon kandidat hanya di kantor, karena berkaitan dengan tahapan dan mekanisme jalannya pilkada atau pilgub. Jika diperlukan, maka diberikan penjelasan.

“Komisioner KPU yang pertemuan dengan paslon boleh di kantor. Itupun harus ada motif atau keperluan perihal jalannya pilkada,” tegasnya.

Komentar Anda ?

Leave a Reply