Kepemilikan Harta dalam Sistem Kapitalis dan Sosialis (Tinjauan Islam)


Muhammad Nurdin
(Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Syariah UIN Alauddin Makassar)

Dalam pandangan kapitalis, hak kepemilikan individu diakui bahkan sangat dihargai. Dalam pandangan ini kesejahteraan dapat diwujudkan dengan memberikan kebebasan kepada individu untuk berusaha sesuai dengan kemampuan yang ia miliki tanpa ada campur tangan orang lain. Manusia memiliki hak mutlak dalam melakukan kegiatan ekonomi, pemerintah tidak dibenarkan mencampuri proses yang terjadi dalam pasar, pemerintah hanya berkewajiban menjaga keamanan sistem agar individu bebas dalam berusaha serta menjaga keselamatan harta individu yang terlibat dalam tindakan ekonomi.

Adanya hak kepemilikan mendorong individu untuk semangat dalam bekerja, namun dampaknya akan terjadi penguasaan modal oleh individu dalam sistem kapitalis. Individu yang mempunyai kekuatan modal yang lebih besar akan mempunyai peluang lebih besar untuk berproduksi dan menguasai aset produksi lainnya sehingga akan terjadi ketimpangan /gap. Sebaliknya bermodal kecil lain akan menuju kepada jurang kemelaratan disebabkan persaingan dan kebebasan yang diberikan kapitalis kepada individu yang ada. Sistem ini akan berakibat buruk sebab ketimpangan mengakibatkan pihak yang tidak memiliki modal tidak akan memiliki kesempatan untuk memperbaiki kedudukannya.

Melihat hal ini, Karl Max sebagai tokoh sentral sosialis berpandangan bahwa kepemilikan individu tidak diakui namun ia bersifat kolektiv. Semua kepemilikan menjadi hak mutlak pemerintah tanpa membiarkan kepemilikan jatuh pada individu atau swasta. Akibat dari penguasaan pemerintah, maka pemerintah berkewajiban menghadirkan kesejahteraan pada masyarakat dengan memastikan pendistribusian secara merata sehingga tidak ada individu yang lebih dibandingkan lainnya.

Tidak diakuinya hak kepemilikan individu sangat berpotensi membuat masyarakat kurang termotivasi untuk bekerja, karena dengan tidak adanya pengakuan terhadap kepemilikan bertentangan dengan fitrah dasar manusia yang ingin memiliki. Belum lagi kepemilikan kolektiv yang diusung dalam sistem sosialis, membuat ketidakadilan karena cenderung menyamakan orang yang rajin bekerja dengan yang malas bekerja.

Islam mengakui adanya hak kepemilikan individu, hal tersebut sejalan dengan fitrah manusia rasa ingin memiliki. Namun tidak berarti bebas sebebas-bebasnya sebagaimana sistem kapitalis dimana individu memiliki hak mutlak atas alam semesta sepanjang itu dapat mendatangkan kesejahteraan. Sistem ekonomi Islam sangat menekankan prosesnya dalam memperoleh harta dengan tetap memperhatikan aspek maqashid syariah, yaitu menjaga agama, akal, keturunan, dan harta.

Salah satu aspek maqashid syariah adalah hifdzu mall, dalam proses mencari harta, tetap memperhatikan hak-hak orang lain tidak boleh berlaku dzolim terhadap individu lainnya. Bagaimana memperoleh keuntungan tanpa merugikan pihak yang lain, misalnya tidak menyembunyikan kecacatan dihadapan pembeli, tidak berlaku curang dalam menimbang, tidak melakukan rekayasa pasar. Jika dalam prosesnya merugikan pihak lain maka itu tidak terpenuhi salahsatu maqashid syariah yaitu hifdzu mall.

Kepemilikan harta dalam islam memandang bahwa pemilik mutlak yang ada dalam semesta ini adalah Allah swt. kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu.ā€ (ali-Imran:189) manusia hanyalah pemegang mandat untuk mengelola alam ini. Allah telah menyediakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia karena itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya mengenai harta, darimana ia peroleh dan bagaimana ia memanfaatkannya. Islam memandang materi tidaklah menjadi tujuan akhir namun sebagai sarana penghambaan kepada-Nya menuju tujuan yang sebenarnya (akhirat). Inilah prinsip paling mendasar sehingga berbeda dengan sistem lainnya.

Islam memandang adanya hak kepemilikan terhadap individu, namun disamping sebagai haknya, individu tersebut memiliki tanggungjawab sosial baik itu dalam bentuk sedekah, maupun zakat sebagai bukti kepedulian terhadap sesama. Namun yang mesti digarisbawahi adalah kewajiban zakat karena jika telah mencapai syarat untuk dikeluarkan, yaitu mencapai nishab dan haul maka ada hak orang lain dalam hartanya artinya wajib untuk dikeluarkan (Adz-Dzariat:19).

Dengan penerapan zakat akan mengurangi gap yang tidak terlalu jauh. Tidak seperti kapitalisme yang berpotensi kaya semakin kaya karena menguasai modal dan miskin semakin miskin karena tidak berdaya dengan tidak adanya modal. Tidak juga seperti sistem sosialisme yang tidak mengakui hak kepemilikan individu karena islam sangat menghargai orang yang rajin bekerja.

Komentar Anda ?

Leave a Reply