Makassar Harus Damai, KPU Harus Bekerja Profesional

Sulselku – Proses pilkada tak boleh mencederai kedamaian di Kota Makassar. Semua pihak harus menahan diri dan tidak terpancing skenario chaos.

Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono mengatakan, terus intensif memantau perkembangan proses rekapitulasi suara di semua daerah, termasuk di Kota Makassar. Pemantauan itu sampai KPU dan Panwaslu melaporkan dan membutuhkan dukungan. “Bila tidak, nanti dikira intervensi,” ujar Soni, Minggu, 1 Juli.

Dia juga meminta semua pihak menahan diri dan memercayakan proses penghitungan suara kepada KPU. Demi tegaknya demokrasi, KPU juga harus bekerja secara profesional dan netral. Begitupula dengan Panwaslu dalam melakukan pengawasan.

Setelah merampungkan rekapitulasi hasil pemungutan suara Pilgub Sulsel, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mulai melakukan penghitungan suara Pilwalkot Makassar, kemarin. Dua kecamatan telah merampungkan rekapitulasi, yakni Kecamatan Ujung Tanah dan Sangkarrang.

Di Kecamatan Ujung Tanah, paslon tunggal Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) memperoleh dukungan 7.362 suara, sedangkan pemilih tidak setuju dan memilih kolom kosong (koko) sebanyak 8.317 suara.

Sementara di Kecamatan Sangkarrang, Appi-Cicu memperoleh 3.261 suara dan Kolom Kosong 3.645 suara. Beberapa kecamatan lainnya telah melakukan penghitungan suara dari beberapa kelurahan dan melanjutkan proses, hari ini.

Masyarakat turut serta mengawasi proses rekapitulasi suara. Riak-riak yang sempat menimbulkan ketegangan terjadi dalam proses penghitungan suara. Kelompok yang mengatasnamakan saksi maupun kubu paslon Appi-Cicu menolak, sehingga ketegangan terjadi.

Kondisi seperti ini antara lain terjadi saat proses rekap di Kecamatan Makassar. Di depan kantor camat, dua kubu saling berjaga yakni, kubu Appi-Cicu dan warga yang peduli Kolom Kosong. Mereka saling mengawasi hasil.

Saksi Appi-Cicu menolak jika ada kubu kolom kosong di sekitar lokasi rekap. Ketegangan semakin terjadi, saat saksi kubu Appi-Cicu, Fasruddin Rusli hendak masuk ke kantor Camat Makassar. Legislator DPRD Makassar dari PPP itu diadang oleh massa Appi-Cicu sendiri.

Ia disilakan masuk dengan syarat warga yang pro Koko menjauh dari lokasi rekap suara. Ketegangan pun sempat terjadi.

KPU dan Panwaslu pun melakukan mediasi. Tim Appi-Cicu ngotot meminta warga pergi, dengan alasan warga tersebut bukan saksi.

Meskipun akhirnya menjauh, warga tetap memantau dari jauh dengan mendirikan tenda tak jauh dari kantor camat.

Petugas PPK Makassar, Imran Al Karim, mengatakan, kubu Appi-Cicu tak mau jika relawan kolom kosong berada di kantor camat. “Makanya tadi molor agenda. Saksinya Appi-Cicu juga ditahan agar tidak masuk,” bebernya.

Akibat ketegangan itu, agenda yang seharusnya dilanjut pukul 14.00 Wita, baru dimulai pada malam hari. Penghitungan suara baru merampungkan dua kelurahan di Kecamatan Makassar.

Rekapitulasi suara di Kecamatan Tamalate juga diwarnai penolakan terhadap liputan media massa. Saksi paslon tak ingin ada wartawan yang meliput proses rekapitulasi.

“Tadi sudah diberi kesempatan saat pembukaan, jadi saya minta media keluar, karena tidak berkepentingan,” kata Kamaruddin Olle, salah satu saksi Appi-Cicu.

Bukan hanya itu, Kamarudin yang juga legislator DPRD Makassar, meminta pengamanan yang berpakaian biasa keluar dari ruang pleno. Meskipun telah menggunakan tanda pengenal yang telah disediakan oleh PPK. “Anda tidak berkepentingan, jadi silakan keluar,” sambil menunjuk pria berbadan tegap itu.

Pada proses rekap suara, kemarin, Ketua PPK Tamalate, Syarifuddin Mallombassang, tidak pernah hadir. Koleganya sesama PPK Tamalate juga mengaku tak mengetahui keberadaanya.

“Saya hubungi juga tidak aktif nomornya. Beliau ada di hari pertama saat pembukaan saja. Setelah itu tidak pernah datang,” ungkap anggota PPK Bidang Teknis, Arsyam.

Komentar Anda ?

Leave a Reply