Mutasi Karena Faktor Politik, Soni Sebut Itu Pelanggaran Netralitas

Sulselku – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang berlangsung 26 Juni mendatang, membuat konstalasi politik terhadap jabatan yang ada di wilayah pemerintahan setempat bisa berubah. Perubahan itu kemudian disebut mutasi jabatan.

Isu akan adanya mutasi jabatan jelang Pilkada ini seperti hal yang lumrah dan hampir terjadi di setiap daerah, apalagi yang ikut menggelar pilkada serentak.

Saat dikonfirmasi, Pj Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono sekaligus Dirjen Otonomi Daerah (Otoda) Kementerian Dalam Negeri, mengatakan bahwa mutasi merupakan hak prerogatif kepala daerah. Namun dirinya tetap akan memberikan sanksi jika terbukti kepala daerah itu melakukan mutasi atas dasar politik.

“Kebijakan diambil oleh kepala daerah, memindahkan itu karena faktor politik dan itu berarti pelanggaran netralitas. Oleh pejabat Pembina kepegawaian itu bisa diberikan sanksi. Pertanyaannya yang dipindahkan bisa nggak membuktikan alasan,” kata Soni usai melakukan kunjungan ke beberapa sekolah di Makassar, Rabu (11/4).

Meski begitu, Soni menjelaskan jika ada seorang pejabat atau ASN yang tidak terima dimutasi oleh pimpinannya bisa melaporkan ke Komisi ASN (KASN) dengan dua alat bukti. Termasuk guru yang jika ada yang tak menerima penempatannya.

Meski demikian, Soni mengingatkan jika jabatan adalah amanah dan sudah menjadi hak pregrogatif seorang pimpinan untuk melakukan mutasi. Menurtnya mutasi dibenarkan jika telah melalui proses penilaian atau seleksi jabatan.

“Saya ini sebagai Sekjen Otoda, biasa membatalkan berapa keputusan Bupati yang memindah-mindahkan, sampai hari ini banyak pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Pokoknya semua pelanggaran yang minta mindahin tidak jelas,” paparnya.

Komentar Anda ?

Related posts

Leave a Comment