Pakar Minta MA Batalkan Putusan PT TUN Makassar

Sulselku – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin Makassar Aminuddin Ilmar Mencontek Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Makassar menggugurkan beberapa calon Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti sebagai hasil yang keliru. PT TUN tidak memiliki hak untuk mengadili pelanggaran Pilkada, tetapi lebih pada kewenangan.

“PT TUN Gelar tidak mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh pasangan Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) atas dugaan keberatan yang dilakukan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar yang meloloskan bersama DIAMI sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, “Kata Aminuddin dalam nama pers yang dibaca, Rabu (11/4/2018).

Ia meminta hakim Mahkamah Agung (MA) secara tepat melihat dalam gangguan mana masalah dan sengketa. Dimana tugas PTUN adalah mengadili masalah sengketa tentang haknya yang dikebiri oleh pihak-pihak tertentu, kebebasan masalah pelanggaran. Selain masalah administrasi Pilkada.

“Ini masuk kategori pelanggaran, bukan kategori sengketa. Saat ini memasukkan kategori-kategori pelanggaran, dan pertanggungjawaban dari dasar putusan, maka menurut undang-undang hakim MA untuk memutuskan atau menggugurkan hasil dari pada PTUN itu, ”kata Aminuddin.

Menurut Ilmar, masalah itu disampaikan oleh MA atasingatan PTUN, maka ketidakadilan di Pilwakot Makassar pasti terjadi. Masalah ini akan berkepanjangan, jika kelompok yang dirugikan kembali melayangkan peninjauan kembali di MA.

“Supaya kesalahan-kesalahan ini tidak menimbulkan umpan balik seperti yang tadi dikemukakan barusan, bahwa ini akan menimbulkan ketidakadilan dalam pemilihan wali kota Makassar maka hakim MA harus benar-benar benar dalam setiap tindakan dari hakim di bawahnya,” ujar Ilmar.

Diketahui, Tim Hukum Appi-Cicu yang pernah melakukan gugatan kepada KPU Makassar atas pertimbanganan beberapa pelanggaran. Perkara pertama yang dikeluarkan oleh Bawaslu Sulsel menilai, tidak ada hambatan dalam penetapan keputusan KPU Makassar.

Namun, Tim Hukum Appi-Cicu mengajukan kasus tersebut ke PT TUN. Perkara kedua ini hasil yang berbeda. PT TUN menerima seluruh gugatan Appi-Cicu dan memerintahkan KPU agar DIAMI berhenti sebagai calon sah.

Untuk mengetahui tensi politik pada Pemilihan Walikota (Pilwakot) Makassar semakin memanas, setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar mengabulkan gugatan bersama pasangan calon Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu), terhadap KPU Kota Makassar untuk mendiskualifikasi pasangan Moh Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti (DIAMI) dari Pilwakot Makassar.

Menurut pasangan Appi-Cicu, KPU Kota Makassar telah menyalahgunakan kepolisian mereka dengan meloloskan pasangan DIAMI. Padahal, yang berstatus petiman ini merupakan bermasalah. Gugatan Appi-Cicu terhadap KPU Kota Makassar sudah diterima oleh PTUN. Namun, masalah itu di Mahkamah Agung (MA) atas kasasi yang dilakukan oleh pihak KPU.

Jika upaya kasasi yang dilakukan oleh KPU Makassar ditolak oleh MA, maka secara otomatis hanya aplikasi Appi-Cicu yang berstatus calon sah dan tunggal. Dengan demikian maka Appi-Cicu akan berharap akan melawan kotak kosong.

“Masing-masing orang punya mimpi. Bagi pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika, Dewi Wali akan senang hati melawan kotak kosong. Tapi saya kira, masyarakat mimpinya beda. Karena masyarakat di sana (Makassar) mau Pilwakot 2018 tidak ada yang kosong, ”kata Ketua Indonesia Democrasy Watch (IDW), Maruli Tua Silaban.

Menurut Maruli, kotak kosong menuntut masyarakat Makassar. Selain itu, hak memilih Membeba sebagai salah satu bentuk kebebasan setiap warga negara, yang disebut dalam Undang-Undang. “Jadi saya kira, janganlah berpikir kotak kosong. Bermimpi bisa. (Tapi) janganlah berpikir masyarakat Makassar ini tidak cerdas untuk mempertahankan hak demokrasinya, ”jelasnya.

Dikatakan Maruli, PT TUN dianggap keliru dalam membersihkan kasus sengketa pilkada tersebut. Karena kata dia, yang mengakses untuk mengagalkan pencalonan sebutan Bawaslu atau Panwaslu.

“Jadi ibaratanya begini, mengumpulkan teman-teman membuat pemberitaan yang dianggap menyudutkan atau terkait dengan pilkada atau pemilu, itu bukan Panwaslu atau Bawaslu yang memutuskan berita atau media yang membahas. Tapi harus diputuskan terlebih dahulu ke Dewan Pers. Setelah itu baru Bawaslu lakukan, ”ucapnya.

Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan PT TUN semesty tidak layak memagi gugatan Paslon Appi-Cicu karena materinya bukan sengketa malinkan ranah pelanggaran.

“Paslon nomor satu (Appi-Cicu) melakukan gugatan tidak berhubungan dengan diri tetapi dengan orang lain, dan materi yang persoalkan adalah pelanggaran dan bukan sengketa maka tidak layak dikeluarkan oleh PT TUN,” tegas Ray.

Karena itu, Ray dan Gotong Royong harus cermat dan adil dalam memutuskan gugatan Kasasi KPU Kota Makassar terhadap Putusan PT TUN.

Komentar Anda ?

Related posts

Leave a Comment