Panwaslu Makassar Akhirnya Buka-bukaan terkait Gugatan Appi-Cicu

Sulselku – Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) tidak berwenang menyidangkan gugatan pasangan Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu). Perndapat itu ternyata sama dengan yang dipahami Panwaslu.

Sebelum disidangkan ke PT TUN, gugatan yang sama sempat diajukan ke Panwaslu Makassar. Hasilnya, Panwaslu menolak gugatan tersebut karena dianggap tidak ada hubungan dengan keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.

Humas Panwaslu Makassar, Moh Maulana menjelaskan pihaknya tidak menemukan adanya unsur pelanggaran dalam tiga materi pokok perkara yang digugat Appi-Cicu.

Tiga materi gugatan Appi-Cicu adalah pembagian smartphone terhadap ketua RT/RW, pengangkatan guru honorer, dan penggunaan tagline atau jargon dua kali tambah baik.

“Tiga materi gugatan itu tidak memenuhi unsur pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016,” kata Maulana, Jumat (6/4/2018).

Dia menjelaskan sesuai pasal tersebut, kepala daerah dilarang menggunakan kewenangan dan atau membuat program yang menguntungkan dan atau merugikan salah satu calon dalam rentang enam bulan sebelum penetapan pasangan calon oleh KPU.

“Tapi pembagian smartphone dan pengangkatan guru honorer itu bukan program baru karena sudah diatur dalam RPJMD yang sudah ditetapkan DPRD di tahun 2014. Sehingga dua program ini tidak memenuhi unsur pelanggaran yang dimaksudkan dalam Pasal 71,” kata Maulana.

Sementara jargon dua kali tambah baik, bukanlah program pemerintah sebab tidak menggunakan anggaran. Hanya merupakan motto penyemangat yang bisa digunakan oleh siapapun juga, termasuk oleh semua pasangan calon.

“Selain itu ada kesalahan eksepsional dalam gugatan Appi-Cicu. Kemarin pemohon hanya memasukkan permohonan saja. Tidak ada berita acara penetapan paslon oleh KPU sehingga sesuai Peraturan Bawaslu, permohonan ini menjadi kabur,” imbuh Maulana.

Komentar Anda ?

Leave a Reply