RUU MHA Mulai Dibicarakan Dalam Forum Raker Pemerintah

Sulselku – Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (MHA) akhirnya dibahas dalam rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan pemerintah.

Anggota Komisi IV DPR RI Luthfi A. Mutty, sebagai pencetus RUU ini butuh waktu tiga tahun lamanya agar bisa masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas).

Ada enam menteri yang ditunjuk presiden untuk mewakili pemerintah masing-masing, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Menteri PDTT Eko Putro Sandjojo.

“Sekarang saya sedikit lega, karena RUU ini sudah mulai dibicarakan dalam forum Raker dengan pemerintah,” kata Luthfi, Kamis (19/7/2018).

Luthfi mengatakan, RUU MHA diperlukan karena beberapa alasan, selain sebagai perintah konstitusi, MHA acap kali dikriminalisasi sehingga negara terkesan “absen” untuk melindungi mereka.

Fondasi wawasan kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika adalah MHA. Jika membiarkan mereka tanpa pengakuan dan penghormatan, adalah pengingkaran atas wawasan kebangsaan.

“Sebagian besar MHA hidup dalam kemiskinan. Mereka miskin bukan karena takdir. Mereka miskin bukan karena malas. Mereka miskin bukan karena hidup di wilayah miskin. Justru mereka umumnya hidup di kawasan yang kaya sumber daya alam. Baik hutan maupun tambang. Jadi mereka miskin karena banyak kebijakan negara yang tidak berpihak kepada mereka. Ini saya sebut mere mengalami kemiskinan struktural. Saya berharap kehadiran UU ini akan mengakhiri itu semua,” pungkas mantan bupati Luwu Utara ini.

Komentar Anda ?

Leave a Reply