Sah Tanpa Persetujuan DPR, Larangan Eks Koruptor Nyaleg Menuai Kontroversi

Sulselku – Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang larangan bagi mantan koruptor untuk mendaftarkan diri sebagai legislator sudah diterapkan.

PKPU ini sebelumnya menuai kontroversi. Khususnya dalam Pasal 7 Ayat 1 huruf h yang memuat larangan bagi mantan narapidana (napi) kasus korupsi, untuk mendaftaran diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) di Pemilu 2019.

Sebenarnya, dalam Pasal 7 ayat 1 huruf h juga melarang terpidana bandar narkoba dan pelaku kejahatan seksual pada anak, namun nyatanya larangan bagi eks koruptor nyaleg paling banyak menuai sorotan.

Namun, kontroversi tetap kontroversi, PKPU ini sudah disahkan. Larangan nyaleg bagi eks koruptor pada semua tingkatan mulai diterapkan pada Pemilu 2019.

KPU juga telah mempersiapkan pelaksanaan tahapan pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019.

Adapun pendaftaran bagi bakal caleg, dimulai sejak 4 Juli hingga 17 Juli 2018 mendatang. Kontroversi PKPU larangan napi koruptor nyaleg ini meluncur bak bola panas, di tengah hiruk pikuk Pilkada serentak 2018, dan persiapan tahapan Pemilu 2019.

Komisi II DPR RI, yang merupakan mitra dari KPU RI, menolak PKPU Nomor 20 Tahun 2018, karena dinilai menabrak konstitusi. Sebagaimana dilansir Viva, Anggota Komisi II DPR RI, Achmad Baidowi mengatakan, penolakan terhadap PKPU Nomor 20 Tahun 2018 itu bukan pada substansinya, yakni semangat menghadirkan calon-calon legislator berintegritas di DPR.

Tetapi kata Achmad, penolakan lebih kepada prosedur hukum yang dilanggar KPU, dan bertentangan dengan UU di atasnya.

“Itu tidak boleh,” kata Baidowi di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/7/2018).

Dia menegaskan, peraturan yang dibuat oleh lembaga harus selaras dengan UU di atasnya dan berjalan sesuai koridor.

Menurut Baidowi, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 ini, setidaknya menabrak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Di mana Pasal 240 ayat 1 huruf (g) UU Pemilu menyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

“Kita tahu hasil RDP-nya apa kemarin. Semua menolak ketentuan larangan mantan napi koruptor menjadi caleg, itu clear. Semua menolak. Tetapi, itu juga diabaikan oleh KPU,” ungkapnya. Wakil Sekjen PPP ini juga menyesalkan sikap KPU yang mengabaikan keputusan Kementerian Hukum dan HAM, yang menolak mendatangani PKPU tersebut. Lebih jauh, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sampai menyatakan PKPU tersebut batal demi hukum. “Yang berhak mengundangkan, yakni Kemenkum HAM. Kalau dianggap tidak perlu, ya dibubarkan saja Kemenkum HAM. Maka dari itu, kami di Komisi II melakukan koordinasi dan konsultasi sama teman-teman ini, mengingatkan supaya tidak melanggar undang undang,” paparnya.

Komentar Anda ?

Leave a Reply