Tim Hukum DIAmi Minta Bawaslu RI ke Makassar Investigasi Legislator Nakal

Sulselku – Tim hukum kandidat calon Wali Kota Makassar urut 2, Moh Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Pramastuti (DIAmi) meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI segera turun untuk menginvestigasi dugaan pelanggaran 13 legislator DPRD Kota Makassar.

Perwakilan tim hukum DIAmi, Zulkifli Hasanuddin, setelah melaporkan kasus pelanggaran anggota dewan tersebut kepada Bawaslu RI, pihaknya berharap semua bisa diproses secepatnya.

Zulkifli berujar, ada dua poin penting yang mesti difokusi Bawaslu Sulsel dan Bawaslu RI dalam menangani persoalan ini. Pertama, Bawaslu harus segera investigasi terkait 13 anggota dewan yang berkampanye secara terang-terangan dengan menggunakan fasilitas negara. Kedua, Bawaslu harus mengevaluasi kinerja dari Gakumdu.

“Senin lalu (8/4/2018) kami sudah bersurat dan menghadap langsung ke Bawaslu RI. Nah setelah kami melapor kami harap Bawaslu RI segera turun untuk investigasi, baik soal pelanggaran 13 anggota dewan dan juga kenapa Gakumdu tidak tegas melakukan penindakan. Jelas-jelas anggota dewan itu kampanye di dalam ruangan kantor DPRD Makassar,” tutur Zulkifli, Kamis (12/4/2018).

Zulkifli mengatakan, sebenarnya untuk Bawaslu Sulsel, tim hukum DIAmi juga telah melayangkan surat agar kasus 13 legislator Makassar segera diproses sesuai aturan yang berlaku. “Kami juga sudah bawa surat ke Bawasku Sulsel kok,” ucapnya.

Bawaslu Sulsel pun memberikan respons terkait hal ini. “Sampai sekarang kami belum terima laporan dan berkoordinasi dengan Panwaslu Makassar, kami hanya lihat di berita saja, kami tidak bisa komentar lebih jauh,” ucap Laode Arumahi, Ketua Bawaslu Sulsel.

Laode mengaku, pihaknya tidak ingin terlalu mencampuri tugas Gakumdu. “Waduh kami tidak mau turut campur urusannya mereka (Gakumdu) baiknya konfirmasi saja sama mereka. Nanti kami di Bawaslu Sulsel disalahkan lagi kalau salah bicara,” ucapnya.

Laode juga mengaku Bawaslu Sulsel merasa tidak dianggap oleh tim salah satu paslon calon wali kota yang menginginkan Bawaslu RI harus segera turun tangan mengatasi polemik kasus ke 13 anggota dewan yang bermasalah.

Sementara itu, ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Makasssar Cinta Demokrasi dan Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Makassar, Kamis, (12/4/2018).

Massa ini menagih janji para anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Makassar agar segera memberikan sanksi kepada 13 anggota dewan yang mencoreng marwah sebuah lembaga negara.

Komentar Anda ?

Leave a Reply