Warga Maros Tolak Kenaikan Iuran BPJS

Sulselku – Rencana pemerintah menaikkan iuran Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mendapat penolakan dari masyarakat, salah satunya penolakan itu berasal dari Kabupaten Maros. Hal itu diungkapkan warga pada acara sosialisasi Perda yang digelar oleh Anggota DPRD Sulawesi Selatan, Jafar Sodding di Kecamatan Turikale Maros pada rabu, 28 Agustus 2019.

“Bagaimana mungkin karena banyak yang tidak membayar iuran sehingga pemerintah berencana menaikkan iuran, padahal dengan iuran yang sekarang saja banyak yang macet. Kalau pemerintah kembali menaikkan iuran, apa ada jaminan yang sekarang macet akan membayar? Yang ada, yang sekarang tidak macet akan macet,” ungkap Saiful yang diamini oleh ratusan warga yang hadir.

Menurut Mursalim Madjid, Narasumber pada acara tersebut mengatakan bahwa alasan naiknya iuran KIS adalah karena iuran kesehatan di Indonesia adalah yang paling rendah diantara negara lain olehnya itu BPJS selalu merugi tidak bisa menutupi semua biaya kesehatan masyarakat. “Selain itu banyak orang mampu, kaya raya tapi menggunakan KIS gratis yang dibayarkan oleh pemerintah, ada juga yang hanya menggunakan kelas III padahal sebenarnya mereka bisa kelas I,” ungkap Mursalim.

Sedang Jafar Sodding menilai bahwa pemerintah harus betul-betul mendata  masyarakat tidak mampu agar bisa mendapatkan KIS gratis, “Problemnya saat ini adalah banyak orang mampu yang dapat KIS gratis, sedang yang tidak mampu harus membayar,” kata Jafar Sodding.

Narasumber mengingatkan bahwa semua warga harus mempunyai KIS sebelum akhir tahun ini, “Jika tidak ada sanksi dari pemerintah berupa tidak ada layanan administrasi, seperti tidak bisa urus KTP, surat nikah, urus passport dan lain-lain,” ungkap Mursalim.

Komentar Anda ?

Leave a Reply