ICW Dinilai Tak Adil dan Tendesius Soal Korupsi di Indonesia

Sulselku – Indonesia Corruption Watch (ICW) dinilai tidak adil dan terlihat tendensius dalam membahas persoalan korupsi di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Gerindra, Andre Rosiade, saat menanggapi diskusi yang digelar ICW dengan tajuk ‘Jangan Lupakan Korupsi Soeharto’ di kantornya, Kalibata, Jakarta, Kamis (6/12/18).

Andre Rosiade melihat, diskusi yang menghadirkan narasumber sejarawan Bonnie Triyana, Direktur Amnesti Internasional Indonesia Usman Hamid, akademisi Abdul Fickar Hadjar dan Peneliti ICW Emerson Yuntho itu sangat tendensius dan menyudutkan pemerintah di zaman Orde Baru (Orba). Andre mengungkapkan, seharusnya diskusi memiliki spektrum yang lebih luas.

“Karena kan kita cari solusi penyelesaian korupsi. Bukan menghakimi seseorang,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Jumat (7/12/18).

Menurut Andre, pihaknya tidak bermaksud mengatur-atur materi yang dibahas oleh ICW. Namun sebagai lembaga yang netral, Andre mengatakan, seharusnya ICW memiliki sikap serupa. Artinya, pembahasan mengenai penanggulangan korupsi harus menyeluruh.

“Terserah mau bikin apa, tapi kan di semua zaman ada korupsi. Itu yang harusnya dibahas,” ujarnya.

Dari zaman Belanda di Indonesia, Andre menyebut, perilaku koruptif sudah terlihat. Sehingga kasus-kasus korupsi memang terjadi dari satu rezim ke rezim lain. Namun yang perlu perhatian lebih, menurutnya, zaman reformasi usai Soeharto turun.

Pasalnya, Andre menilai, reformasi dianggap menawarkan jawaban atas sistem tata negara yang lebih baik dari Orba. Namun kenyataannya, kasus korupsi masih marak terjadi. Sehingga pembahasan mengenai hal ini nampak lebih relevan.

“Kenapa reformasi yang katanya jadi pembaharuan, tapi kok masih ada korupsi,” katanya.

Jika ingin netral, Andre berharap, ICW bisa menjadi pemberi solusi. Artinya, kasus korupsi yang dibahas harus menyeluruh dan tidak parsial. Sehingga betul-betul jawaban kongkrit yang diberikan pada masyarakat.

“Jadi jangan satu rezim saja gitu,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Ustadz Haikal Hassan Baras, menilai bahwa diskusi itu tidak bermutu dan sengaja hendak menjatuhkan Partai Berkarya yang diinisiasi keluarga Cendana. Ia menegaskan, justru korupsi besar-besaran terjadi pada zaman sekarang.

“Normal enggak ICW mengungkap korupsi orang yang sudah meninggal dan mengejar aset-aset yang digunakan untuk pembangunan seluruh masyarakat?,” tanya Haikal usai menghadiri diskusi yang digelar ICW tersebut.

Seharusnya, lanjut Haikal, ICW fokus dalam membahas korupsi sejak zaman Megawati hingga Presiden Joko Widodo yang saat ini menjabat. Di antaranya kasus kapal tanker Pertamina, BLBI dan Bank Century.

“Bagaimana ceritanya orang-orang pengusaha dan penguasa saat ini berkomplot untuk menggenjot, menggencet dan menekan kehidupan rakyat. Kan berasa makin susah. (Diskusi) ini enggak mutu gitu lho,” katanya.

Haikal pun menduga, menjelang tahun politik ada motif pihak tertentu yang sengaja ingin menjatuhkan partai yang diinisiasi oleh keluarga Cendana, yakni Partai Berkarya.

“Motifnya ya menyerang Partai Berkarya. Dia takut Partai Berkarya besar. Kenapa? Karena potensinya luar biasa. Saya keliling daerah, orang pada simpati dengan Partai Berkarya. Partai Berkarya diidentikkan dengan anak-anaknya Pak Harto,” ujarnya.

“Padahal enggak perlu takut. Partai Berkarya nggak sampai dua persen kok. Tetapi potensi (Partai Berkarya) luar biasa dan ingin dimatikan oleh mereka. Partai Berkarya akan menjadi Partai Besar,” sambung Haikal.

Karena itu, Haikal meminta sejumlah pihak mulai dari politisi hingga aparatur negara untuk tidak melupakan jasa baik Soeharto dalam membesarkan dan membantu mereka.

“Surya Paloh (Ketum Nasdem) darimana dia hidup saat itu? Hanura, siapa di belakangnya? Wiranto. Darimana dia dibesarkan? Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati para pahlawannya,” katanya.

Senada dengan Andre dan Haikal, Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir, mengatakan bahwa tidak adil jika berbagai pihak terus mengalamatkan kasus korupsi ke masa kepemimpinan Soeharto.

“Silakan hitung statistik jumlah rata-rata per tahun sekarang. Banyak mana? Saya tidak mengatakan korupsi tidak ada pada saat itu. Kalau banyak sekarang, pertanyaannya, yang guru korupsi siapa?,” ungkapnya.

Seharusnya, menurut Mudzakir, pemerintah, LSM dan media lebih fokus menyoroti aksi teroris separatis yang dilakukan secara berulang dan mengancam kedaulatan NKRI.

“Hari ini LSM dan pers semuanya tumpul dan tidur nyenyak. Tigapuluh satu orang mati dibunuh separatis, ngomongnya Kelompok Kriminal Bersenjata. Tidak ada kritik. Padahal itu pelakunya kelompok makar,” ujarnya.

Komentar Anda ?

Leave a Reply