Produktivitas Dana Non-Halal, Bolehkah?

Sri Ujiana Putri
Mahasiswa Pasca UIN Alauddin Makassar

Pada praktiknya, saat ini dana non halal menjadi bagian dari dana yang tidak bisa dihindarkan, seperti dana CSR-nya Lembaga Keuangan Konvensional (LKK), dana ta’zir Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Kedua hal tersebut di antara contoh dana non halal yang dikelola, baik langsung ataupun melalui lembaga sosial. Dana non halal yang menjadi dana potensial dan signifikan untuk memenuhi hajat sosial masyarakat karena jumlah dananya yang tidak sedikit. Dana Non halal ini kemudian menjadi lebih produktif untuk pemberdayaan masyarakat.

Dalam wilayah keuangan syariah, dana non halal merupakan harta yang didapat dari segala aktivitas baik yang dilarang atau diperbolehkan oleh syariah. Antara lain usaha lembaga keuangan konvensional seperti usaha perbankan dan asuransi konvensional, denda tunggakan debitur, bunga bank, penerimaan jasa giro, harta hasil korupsi, dan lain-lain. Karena pendapatan dana non-halal hukumnya haram, maka dana yang juga sejak 2008 ini telah diistilahkan dengan dana kepentingan umum tidak boleh dimanfaatkan secara pribadi dan diakui sebagai aset oleh lembaga terkait. Dengan demikian, harus disedekahkan kepada pihak lain atau digunakan untuk meningkatkan kemaslahatan umat alias pemberdayaan masyarakat (al mashalih al ‘ammah).

Berbagai Fasilitas publik dapat di adakan dengan produktifitas dana non halal ini seperti pembangunan jalan raya, dan toilet umum. Selain itu dapat pula didistribusikan untuk layanan pendidikan seperti sekolah, beasiswa pendidikan, masjid dan semacamnya, serta kebutuhan sosial serupa bantuan untuk fakir, miskin, kebencanaan, termasuk program-program pemberdayaan masyarakat lainnya.

Namun yang menjadi polemik adalah sumber dana kebajikan dari pendapatan non-halal, apakah dana tersebut halal untuk dimanfaatkan atau haram pemanfaatannya. Dana non halal adalah sumber dana kebajikan yang berasal dari transaksi bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Untuk keperluan lalu lintas keuangan, bank syariah dalam hal tertentu harus memiliki rekening di bank konvensional, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Adanya bunga bank dari bank mitra merupakan suatu yang tidak dapat dihindari.

Menelaah pendapat Ibnu Taimiyah tentang dana halal yang bercampur dengan dana non-halal: Adapun orang yang bertransaksi secara ribawi, maka yang dominan adalah halal kecuali diketahui bahwa yang dominan adalah makruh. Karena jika sesorang menjual 1000 seharga 1.200, maka yang haram adalah marginnya saja. jika pendapatannya terdiri dari dana halal dan haram yang bercampur , maka bagian yang haram ini tidak mengharamkan bagian yang halal. ia bisa mengambil bagian yang halal tersebut, sebagaimana jika dana miliki dua orang syarik, dana syirkah telah bercampur dan menjadi milik keduanya, maka dana tersebut dibagi kepada dua syarik tersebut.

Maka dari sini kita bisa melihat bahwa Jika dana halal itu lebih dominan, maka seluruh dana tersebut menjadi halal. dan Jika dana halal sama atau lebih sedikit, maka presentase dana haram harus dikeluarkan. Sedangkan dana yang tersisa hukumnya halal.

Sebagian besar ulama fiqih sepakat bahwa pendapatan non halal hukumnya haram, oleh karena itu tidak boleh dimanfaatkan oleh pemiliknya (pelaku usaha haram tersebut) untuk kebutuhan (hajat) apapun, baik secara terbuka ataupun dengan cara hilah, seperti digunakan untuk membayar pajak. Namun modal usaha tetap halal, jika bersumber dari usaha yang halal. Tapi pendapatan non halal harus diberikan atau disalurkan kepada pihak lain sebagai sedekah.

Para ulama berbeda pendapat tentang obyek atau pihak penerima dana non halal, mayoritas ulama berpendapat bahwa dana non halal hanya boleh disalurkan untuk fasilitas umum (al-mashlalih al-ammah), seperti pembangunan jalan raya, MCK. Dan sebagian ulama berpendapat, bahwa dana non halal boleh disalurkan untuk seluruh kebutuhan sosial (aujuh al-khair), baik fasilitas umum (al-mashalih al-ammah), ataupun selain fasilitas umum, seperti hajat konsumtif faqir, miskin, termasuk program-program pemberdayaan masyarakat.

Sumber perbedaan pendapat di atas adalah status dan kepemilikan dana yang disedekahkan tersebut. Bagi ulama yang membolehkan penyaluran dana non halal hanya untuk mashalih ‘ammah, itu berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu haram bagi pemiliknya dan penerimanya. Jika dana itu haram bagi penerimanya, maka penerimanya tidak menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadinya, tetapi harus disalurkan untuk pembangunan fasilitas publik yang dimliki oleh masyarakat secara umum.

Komentar Anda ?

Leave a Reply