Punya Siasat, Ada Saja Celah Agar Baliho Raksasanya Terpampang di Jalan Protokol

Sulselku – Sempat diturunkan karena melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), sejumlah caleg DPR RI tidak mati akal. Ada saja celah yang bisa dilakukan supaya baliho raksasanya tetap bertengger di reklame pada jalan protokol.

Caranya; nomor urutnya hilang. Bagi incumbent DPR RI tetap memuat nama dan jabatan sekarang. Sedangkan caleg DPR RI yang nota benenya pendatang baru tak berani memasang tagar calegnya. Yang ada hanya nama dan kalimat. Ada juga caleg memunculkan kalimat bernada menyindir pemerintahan.

Di baliho Rusdi Masse yang terpasang di Jalan Andi Djemma, depan BNI Cabang Palopo, tampak memuat gambar besar caleg DPR RI asal NasDem tersebut. Di situ ada kalimat terulis ”RMS Generasi Juara!”. Kemudian di bawah namanya tertera tulisan dewan pembina FKJ brothers.

Ada dua foto terlihat. Ada pakai stelan jas dan baju kaos dengan topi pet. Di Luthfi A Mutty, lain lagi. Di baliho caleg NasDem tersebut tertulis kalimat yang bunyinya begini. ”Ketika penguasa melibatkan keluarga dalam urusan pemerintahan, maka itu adalah malapetaka bagi rakyat”. Di bawahnya ada namanya. Kemudian tagline ‘Beri Bukti, Bukan Janji!!!.

Masih baliho di Jalan Andi Djemma. Di dekat lampu merah Binturu terpasang dua baliho caleg DPR RI saling membelakang. Ada baliho Andi Timo A Pangerang dan Abubakar Wasahua. Di baliho caleg DPR RI Andi Timo tertulis selamat datang, sedangkan baliho Abubakar Wasahua tertulis selamat jalan.

Sebelumnya, Bawaslu Palopo dan tim terpadu lainnya membongkar baliho raksasa caleg DPR RI karena melanggar PKPU.

”Sudah jelas diatur di PKPU tentang pemasangan APK. Pemasangan APK tidak boleh di jalan protokol,” ujar ketua Bawaslu Palopo, beberapa waktu lalu. Begitu juga baliho caleg DPR RI lainnya, Dehevy.

Tak Masuk Kategori APK
Ketua Bawaslu Palopo, Asbudi Dwi Saputera, mengatakan, jika pemasangan gambar pada reklame yang ada di beberapa titik area jalan protokol, tidak dikategorikan sebagai alat peraga kampanye (APK), meskipun pada gambar itu terdapat gambar dan nama peserta pileg. Selain itu, dalam APK itu tidak ada kata yang identik dengan kampanye.

“Jalan protokol, kawasan pendidikan hingga pohon adalah area yang dilarang untuk APK. Di luar dari APK tersebut untuk dipasang di kawasan jalan protokol tidak ada masalah,” katanya, siang kemarin.

Meski begitu, pihak Bawaslu akan mengecek keberadaan billboard para peserta pileg tersebut ke instansi terutama persoalan izinnya. “Soal gambar caleg yang pada billboard itu kami belum menemukan unsur kampanye didalamnya,” terang Asbudi.

Komentar Anda ?

Leave a Reply